Mudik Lebaran

Mudik Lebaran Dilarang, Ini Daftar Pihak yang Masuk dalam Pengecualian

Meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, ternyata ada beberapa pihak yang tetap diperbolehkan melakuka

ISTIMEWA
Ilustrasi penumpang kereta api 

TRIBUNJATIMWIKI.COM, SURABAYA - Meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait larangan mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021, ternyata ada beberapa pihak yang tetap diperbolehkan melakukan perjalanan.

Informasi larangan mudik lebaran tersebut tertera dalam dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hari Raya Idul Fitri'>Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Meski mudik lebaran dilarang pemerintah memberikan kebijakan terkait izin melakukan perjalanan pada sejumlah pihak.

Ada sejumlah pengecualian dalam peniadaan perjalanan via transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara yang tertera dalam bagian G nomor 2 dan 3.

Baca juga: Aturan Terbaru Perjalanan Kereta Api Per 1 April 2021, Wajib Pakai Hasil Tes Negatif Covid-19

Berdasarkan SE tersebut, perjalanan orang dikecualikan bagi kendaraan :

1. Pelayanan distribusi logistik

2. Pelayanan distribusi logistik 

3. Pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik.

4. Bekerja/perjalanan dinas

5. Kunjungan keluarga sakit

6. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal,

7. Ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

Baca juga: Rute Terbaru Kereta Api Bangunkarta, Kini Berangkat dari Stasiun Jombang

Bagi yang dikecualikan sebagaimana yang telah disebutkan untuk kepentingan tertentu, terdapat syarat yang wajib dilakukan.

Mereka wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) untuk melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II Print out dilengkapi dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Ini wajib dilampirkan oleh pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan anggota Polri.

Print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan Print out dilengkapi dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dari pimpinan perusahaan, serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Ini wajib dilampirkan oleh pegawai swasta.

Print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah Print out dilengkapi dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dari Kepala Desa/Lurah, serta identitas calon pelaku perjalanan.

Ini wajib dilampirkan oleh pekerja sektor informal dan masyarakat umum non-pekerja.

Baik surat izin perjalanan maupun SIKM memiliki ketentuan yakni sebagai berikut: Berlaku secara individual untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, dan Bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved